Tugas Pengantar lmu Administrasi Negara

Judul	Optimalisasi Pelayanan Publik , Perspektif David Osborne Dan Ted Gaebler
Jurnal	Hukum Peradilan
Download	Http://Www.Academia.Edu/8442958/Tugas_Teori_Administrasi_Negara_Review_Jurnal_Optimalisasi_Pelayanan_Publik
Tahun	2014
Penulis	Ahmad Zaenal Fanani, Shi., M.Si (Hakim Pa Martapura)
Reveiw	Laelah Qodriyah Novel Ayu L Hilda Pransiska Anesih Rahmawati Ayu Yuniar
Tanggal	1 Oktober 2014

Abstrak	Jurnal yang berjudul “Optimalisasi Pelayanan Publik , Perspektif David Osborne dan Ted Gaebler”   dalam penelitian jurnal ini bertujuan untuk mengulas teori yang digagas oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya  Reinventing Government untuk dijadikan sebagai solusi alternatif dalam melakukan optimalisasi pelayanan publik birokrasi dunia peradilan. Teori ini sudah terbukti mampu menjadi solusi atas buruknya pelayanan publik yang terjadi di pemerintahan Amerika. Abstrak yang di sajikan penulis menggunakan dua bahasa yaitu bahasa inggris dan bahasa Indonesia. Yang dibahas dengan jurnal ini pembaca dapat memahami jurnal ini dengan mudah.
pengantar	Penulis mengungkapkan dalam jurnalnya bahwa pelayanan publik di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hal ini ditunjukan dari fakta yang ada dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian  Governance and Desentralization Survey  (GDS) 2002, penulis menemukan tiga masalah penting yang banyak terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan pelayanan  publik, yaitu  Pertama,  besarnya diskriminasi pelayanan yang masih sangat dipengaruhi oleh hubungan pertemanan, kesamaan afiliasi politik, etnis, dan agama.  Kedua, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan yang menyebabkan munculnya KKN.   Ketiga, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sebagai akibat dari adanya diskriminasi pelayanan dan ketidak pastian biaya dan waktu pelayanan.
Pembahasan	Pada bagian pembahasan penulis jurnal bertujuan untuk mengulas teori yang digagas oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya  Reinventing Government untuk dijadikan sebagai solusi alternatif dalam melakukan optimalisasi pelayanan publik birokrasi dunia peradilan. 1.      Pemerintahan Katalis : mengarahkan ketimbang mengayuh. Artinya, Pemerintah seharusnya lebih berkonsentrasi pada pembuatan kebijakan-kebijakan strategis ( mengarahkan) daripada disibukkan oleh hal-hal yang bersifat teknis  pelayanan ( mengayuh ). 2.      Pemerintahan Milik Rakyat : memberi wewenang ketimbang melayani. Artinya, birokrasi pemerintahan yang berkonsentrasi pada pelayanan menghasilkan ketergantungan dari rakyat. Pendekatan pelayanan harus diganti dengan menumbuhkan inisiatif dari mereka sendiri, seperti pemberdayaan masyarakat. 3.      Pemerintahan yang Kompetitif : menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian  pelayanan. Artinya, Pemerintah harus mengembangkan persaingan di antara masyarakat, swasta dan organisasi non pemerintah yang lain dalam pelayanan publik agar pelayanan yang disediakan semakin berkembang melebihi kemampuan pemerintah 4.      Pemerintahan yang Digerakkan oleh Misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh  peraturan. Artinya, pemerintahan harus digerakkan oleh misi sebagai tujuan dasarnya sehingga akan berjalan lebih efektif dan efisien. Karena dengan mendudukkan misi organisasi sebagai tujuan, birokrat pemerintahan dapat mengembangkan sistem anggaran dan  peraturan sendiri yang memberi keleluasaan kepada karyawannya untuk mencapai misi organisasi tersebut. 5.      Pemerintahan yang Berorientasi Hasil : membiayai hasil bukan masukan. Artinya, bila lembaga-lembaga pemerintah dibiayai berdasarkan hasil, mereka  bersaing untuk berprestasi. Misalnya, sistem penggajian dan penghargaan didasarkan atas kualitas hasil kerja bukan pada masa kerja, besar anggaran dan tingkat otoritas.
Kesimpulan	Patologi birokrasi, seperti pungli, korupsi, kolusi, nepotisme, diskriminasi pelayanan,  proseduralisme dan berbagai macam kegiatan yang tidak efektif dan efisien, telah mengakibatkan terpuruknya pelayanan publik yang dilakukan pemerintahan kita. Buruknya  pelayanan publik tidak hanya pada masa orde baru yang sentralistik, tapi juga masih menggurita pada masa sekarang.  Reinventing Government yang digagas oleh David Osborne dan Ted Gaebler menemukan titik relevansinya dalam konteks optimalisasi pelayanan publik. Terdapat 10 prinsip yang terkandung didalamnya. Pelaksanaan 10 prinsip  Reinventing Government  , tentu harus disesuaikan dengan sosio-kultur kita, agar bisa menjadi solusi alternatif yang efektif untuk menghilangkan patologi-patologi birokrasi yang ada di lingkup  badan peradilan kita selama ini.
Kelebihan  penelitian	penelitian tersebut dilakukan atas dasar adanya realitas patologi- patologi birokrasi dalam ruang lingkup peradilan. Dalam hal ini, jurnal tersebut sudah jelas dalam memaparkan realitas konkrit permasalahan yang ada di lapangan penyelenggaraan  pelayanan publik.
Kelemahan penelitian	penulis tidak menyertakan realitas konkrit yang diamati sendiri oleh penulis, melainkan hanya berangkat dari realitas permasalahan yang diungkap oleh peneliti